Jabar Lakukan Percepatan Pembangunan untuk Membangun Desa Mandiri
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 13 Mar 2019 11:13 , Dilihat Sebanyak : 510 Kali

BANDUNG, PRFM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, saat ini telah melakukan percepatan dalam membangun desa. Diketahui di Jabar itu memiliki 5.312 desa, yang terbagi dalam beberapa kategori, yakni desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal sera desa sangat tertinggal.

Menurut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jabar, Dedi Supandi, saat ini baru ada 37 desa mandiri dengan presentase 0,7 persen, dan ada sekitar 3.880 desa tertinggal.

“Ada beberapa indikator yang membedakan setiap kategori yang dikeluarkan kementerian desa. Dari beberapa indikator itu termasuk tingkat kemandirian, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan lain-lain,” ujar Dedi, saat on air di PRFM, Selasa (12/3/2019).

Pemvrov Jabar saat ini telah mendorong beberapa inovasi dan program. Program tersebut salah satunya yaitu setiap desa memiliki Bumdes, atau yang lebih dikenal dengan one village one company.

“Beberapa inovasi dan program yang harus segera tahun ini sedang ada percepatan. Untuk program tahun ini, kita sudah menargetkan ditahun 2019 ini, sekitar kurang lebih 63 desa mandiri, rencananya akan kita dorong, dari presentase yang awalnya 0,7 persen menjadi 2.5 presentase desa mandiri,” sambungnya.

Dedi mengatakan, saat ini program yang turun ini adalah beberapa inovasi seperti, jembatan gantung, one village one product, termasuk internet masuk desa. Bumdes sendiri memiliki beberapa klasifikasi yang menjadi beberapa kategori indikator.

“Ada kategori Bumdes yang sudah ada dan sudah berjalan, itu kategori hijau. Ada kategori Bumdes yang sudah ada tapi belum berjalan secara maksimal, itu kategori kuning serta ada juga desa yang belum memiliki Bumdes,” ujar Dedi.

Klasifikasi tersebut menurutnya, harus dibedakan untuk menjalankan beberapa kolaborasi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan CEO Bumdes, untuk menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan dalam konteks pemasaran.

Selain membedakan dari segi klasifikasi Bumdes, Pemprov juga mengkasifikasikan dari segi permodalan. Saat ini ada beberapa Bumdes yang memiliki permodalan 10-100 juta hingga diatas 100 juta.

“Bahkan ada yang sudah mencapai 1 miliar, sekitar 6 Bumdes yang sudah memiliki permodalan diatas 1 miliar,” sambungnya.

Lebih dari itu ada juga klasifikasi dalam bentuk pemasaran, Dedi menambahkan, ada beberapa tingkatan pemasaran yaitu di tingkal lokal kota/kabupaten, tinkat nasional provinsi, serta tingkat internasional.

Pemprov menyebut berat untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Tapi tentunya dukungan dari semua pihak kita berharap Jawa Barat ini menjadi Jabar yang juara dengan kolaborasi dan inovasi,” katanya.

Dedi menambahkan pihaknya berharap ditahun ketiga adanya lonjakan dalam pembangunan desa mandiri. Saat ini berada dipresentase 0,7 persen dan ditahun 2019 akan berada di sekitar 2,5 persen.

“Tahun pertama kita tidak berhenti dengan hanya membangun di 2,5 persen, ada juga yang membangun posisi secara menyeluruh. Sehingga berharap ditahun kedua-ketiga itu ada lonjakan-lonjakan yang cukup tinggi untuk peningkatan itu,” paparnya.

Desa yang belum memiliki Bumdes, Pemprov akan menerjunkan Patriot Desa yang bertugas mendata beberapa potensi dan memfasilitasi pembentukan Bumdes.

“Kita berharap disatu desa itu keluar produk unggulan, harapanya antara desa satu dan desa lainya saling tukar menukar produk, tanpa ada penyekat ke aspek tengkulak dulu,” katanya.

Selain pembangunan Bumdes, Dedi menjelaskan ada program jembatan gantung desa. Karena di Jawa Barat masih terdapat desa yang ketika air sungai meluap, jembatan tidak bisa dilewati.

“Dengan kondisi desa yang harus diperhatikan, karena kita berharap membangun Jabar itu harus dimulai dari desa, dari desa produktif untuk jabar juara dan Indonesia maju,” tutupnya.