Iwa Dapat Perintah Emil Kawal Proyek LRT Bandung Raya
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 06 Feb 2019 09:06 , Dilihat Sebanyak : 41 Kali

BANDUNG – INILAH KORAN – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin ingin mengoptimalkan pembangunan proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) Bandung Raya. Karena itu, dia memastikan, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa untuk mengawal secara langsung terkait skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk pembiayaan pembangunan proyek tersebut.

Ridwan Kamil mengatakan, pembebasan lahan kereta api cepat ini sudah mencapai 85 persen, di mana pembangunan fisiknya baru lima persen.

“Tapi target 2021 sudah bisa beroperasi,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Senin (4/2/2019).

Dia sampaikan, dalam rapat kesiapan rute LRT sebagai koneksi dari Kereta Cepat ke Kota Bandung melewati GBLA, melewati masjid Raya. Koneksi menuju Kota Bandung pun dibahas termasuk skema KPBU yang akan melibatkan pendanaan pemerintah dan swasta.

“Sementara ini wacananya KPBU jadi ada penyertaan modal dari APBN itu yang saya titipkan ke Pak Sekda untuk memastikan skenario ini ada.Jangan sampai nanti kereta api cepatnya beres koneksinya tidak ada,” paparnya.

Emil -sapaan Ridwan Kamil- mengatakan, rute yang  pertama kali dibangun pada LRT Bandung raya ini adalah dari Tegaluar hingga Leuwipanjang.

“Yang penting orang datang ke sana bisa konek ke kereta cepat,” katanya.

Sementara itu, Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan ada beberapa hal yang perlu mendapatkan tindak lanjut lebih detail mengenai  proyek LRT Bandung Raya ini. Khususnya terkait dengan konektivitas.

Hal tersebut, kata dia, merupakan tindaklanjut dari pertemuan yang dihadiri perwakilan Bappenas, Kemenhub, kemenkeu, PT SMI, PTPII juga dirut PT PSBI, Dirut PT JMT, perwakilan Jasa Sarana, juga dari Wika, Dishub, Bappeda DPKAD.

“Di mana disimpulkan bahwa pihak Kementrian Perhubungan dalam dua hari kedepan akan kirimkan surat ke gubernur Jabar hasil dari penyusunan studi pendahuluan dan dokumen Outline Bussiness Case (obc) semacam dokumen pra FS. Diupayakan dalam dua hari sampai ke gubernur,” katanya.

Selanjutnya setelah dokumen diterima, gubernur oleh Sekda akan ditindaklanjuti dengan berkirim surat ke Bappenas untuk mengusulkan perencanaan LRT atau monorel Bandung Raya untuk masuk dalam PPPP Bool bappenas.

“Dalam hal yang sama dokumen obc dan studi pendahuluan, akan dikomuniaksikan ke Kemenkeu terkait beberapa kajian seperti demand, kemampuan fiskal daerah, dan kajian skema investasi. Secara simultan juga akan dilakukan pembahasan LRT di kantor bersama KPBU Jakarta,” paparnya.