Ini Empat Kriteria Program Pembangunan di Jawa Barat
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 04 Apr 2017 15:09 , Dilihat Sebanyak : 34 Kali

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) membuka secara resmi Pra Musrenbang untuk BKPP Wilayah III Cirebon melalui teleconference di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Kamis (30/3/17). Dalam arahannya, Aher menyampaikan empat kriteria yang bisa menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Aher menjelaskan, kriteria program pembangunan pertama adalah pembangunan bertujuan untuk menyelesaikan titik kritis dari sebuah persoalan yang dihadapi. Untuk mengetahui titik kritis ini, terlebih dahulu merumuskan seberapa besar dampak buruk yang ditimbulkan titik kritis ini terhadap masyarakat.

“Hari ini kita berhadapan dengan berbagai persoalan, berbagai isu. Boleh jadi titik kritisnya itu ada tapi tidak banyak, tapi harus diselesaikan. Seperti gizi buruk. Boleh jadi di hadapan mata kita tidak terlihat, tapi kalau ditelusuri ke lapangan gizi buruk itu masih ada, meskipun tentu masih sedikit,” ujar Aher dalam arahannya.

“Alhamdulillah di Jawa Barat gizi kurang itu persentasenya di bawah dua persen. Sudah masuk dalam kategori yang bagus dalam kategori nasional, boleh jadi sekarang dibawah satu persen mudah-mudahan,” lanjutnya.

Persentase ini apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya sangat tidak berimbang. Karena daerah lain tidak memiliki penduduk sebanyak Jawa Barat, sehingga satu persen penduduk Jawa Barat sangat besar dibanding satu persen penduduk provinsi yang memiliki penduduk kisaran jutaan jiwa.

Menurut Aher, titik kritis harus diatasi dengan melibatkan seluruh level pemerintahan mulai level RT/RW untuk mengetahui titik kritis atau persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Persoalan seperti gizi buruk harus ditangani secara serius atau by name by address, karena akan berdampak panjang terhadap masa depan sebuah generasi.

Kedua, kriteria program pembangunan menyangkut persoalan ancaman serius. Hal ini menyangkut pertahanan dan keamanan. Stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting bergeliat atau tidaknya pembangunan yang dilakukan suatu daerah. Untuk itu, Aher meminta aparat pemerintah daerah di Jawa Barat bisa mengedepankan koordinasi dengan berbagai pihak keamanan, seperti dengan pihak Polri dan TNI, atau sistem keamanan terpadu dengan melibatkan langsung masyarakat.

“Hari ini kita khawatir ada urusan-urusan yang membuat kita tidak aman atau rasa aman kita terusik. Meski sedikit kejadian tapi serius. Seperti di beberapa tempat masih ada kejadian geng motor sampai memakan korban. Ini kan kejadiannya boleh jadi satu atau dua kali tapi masalah ini serius,” tutur Aher.

Kriteria ketiga, sebuah program pembangunan harus bisa dilaksanakan apabila berdampak secara dramatis. Persoalan bisa dikategorikan dramatis menyangkut situasi atau hal biasa, tapi ketika tidak segera ditangani akan berdampak dramatis. Seperti kekuatan pangan, apabila ketersediaan pangan berkurang atau bahkan hilang akan menimbulkan kelaparan hingga korban jiwa.

Keriteria program pembangunan keempat, yaitu pembangunan harus berdampak luas nilai positif atau kebaikannya untuk masyarakat. Aher mencontohkan program pembangunan seperti pendidikan dan kesehatan. Melalui pendidikan dan kesehatan akan menentukan kualitas generasi dan masa depan sebuah bangsa.

“Dengan pendidikan program jangka panjang manusia terjamin kehidupannya. Juga kesehatan, dengan sehat orang bisa bekerja, bisa bergerak untuk memanfaatkan kehidupannya, untuk membangun masa depannya gara-gara sehat. Ternyata pendidikan dan kesehatan itu boleh jadi dua program yang paling berdampak luas,” kata Aher.

Aher mengungkapkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Unesco menyatakan bahwa pengaruh pendidikan terhadap kemampuan daya beli sangat signifikan. Sementara pengaruh kesehatan terhadap kemampuan daya beli juga sangat signifikan.

“Unesco pernah mengangkat sebuah penelitian dengan indeks maksimal satu. Ternyata pendidikan itu berdampak positif terhadap kenaikan dan kemampuan daya beli yang memadai itu 0,94. Jadi 94 persen pendidikan itu berdampak terhadap kemampuan seseorang untuk mampu menghadirkan daya belinya yang memadai untuk kesejahteraannya,” papar Aher.

“Jika kemudian pendidikan itu disatukan dengan kesehatan, menurut Unesco ternyata dampaknya lebih signifikan lagi, 0,98 atau 98 persen pendidikan dan kesehatan ketika ada pada seseorang ternyata berdampak pada kesejahteraan dan masa depannya,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Aher juga meminta agar program pembangunan tidak terpaku pada anggaran yang ada. Hadirkan terlebih dahulu tujuan atau target dari pembangunan yang ingin diraih sebelum menentukan anggaran.

“Mari kita ubah pola pikir kita. Jangan sampai target-target kita itu pupus atau rendah gara-gara anggaran yang rendah. Mari kita hadirkan target sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya dengan anggaran semampu kita, seadanya dengan berbagai cara, siasat, metodologi, supaya bagaimana caranya sebuah program dijalankan dengan anggaran yang pas-pasan tapi berdampak luas,” ajak Aher.

Untuk itu, menurut Aher program jangan hanya berbasis pada APBD atau APBN saja. Namun, ke depan sebuah program harus dirancang tidak hanya sebatas program tapi menjadi gerakan masyarakat. Melalui program tersebut masyarakat terangsang untuk terus melakukan program yang dicanangkan pemerintah. Aher memberikan contoh Gerakan Tanam Cabai yang harus menjadi contoh sebuah gerakan untuk penghematan pengeluaran rumah tangga karena bisa diproduksi secara mandiri di rumah-rumah, serta menjadi gerakan kekuatan pangan.

“Mari kita hadirkan pembangunan kita itu tidak semata-mata berbasis anggaran, tapi mari kita jadikan anggaran sebagai stimulus untuk membangun gerakan masyarakat untuk mengerjakan perilaku-perilaku masyarakat sipil tertentu,” pungkas Aher. (Humas Jabar)