Hari Ini UMK Jabar 2017 Ditetapkan
Di Posting Oleh : HUMAS BAPPEDA JABAR, Tanggal : 21 Nov 2016 15:37 , Dilihat Sebanyak : 3058 Kali

BANDUNG, (PR).- Upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2017 di Jawa Barat diprediksi tidak jauh berbeda dari UMK yang telah ditetapkan pada 2016. Kabupaten Karawang masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Barat, sedangkan Kabupaten Pangandaran terendah. Pada warsa 2016, UMK Karawang sebesar Rp 3.330.505, sedangkan Pangandaran Rp 1.324.620.

Untuk 2017, besaran UMK tersebut tinggal ditambah dengan kenaikan yang telah ditetapkan, yaitu 8,25%, seturut Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Angka 8,25% diperoleh dari angka inflasi nasional pada periode September 2015 hingga September 2016 sebesar 3,07% dan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,18%.

Pada Senin 21 November 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menetapkan besaran UMK 2017 untuk 27 kota/kabupaten. Penetapan itu dilakukan melalui sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jabar yang terdiri atas Apindo, serikat pekerja, Pemprov Jabar, serta akademisi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Ferry Sofwan mengatakan, mereka sudah menerima dokumen rekomendasi UMK dari sebagian besar kota/kabupaten. Daerah yang belum menyerahkan dokumen diberi batas waktu hingga Minggu 20 November 2016 tengah malam.

“Semua dokumen harus 27. Kalau tidak, akan mengganggu kinerja Dewan Pengupahan Provinsi Jabar,” ujarnya melalui telefon, Minggu 20 November 2016. Menurut dia, ada tiga daerah yang belum menyerahkan rekomendasi itu, yakni Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bogor.

Menurut dia, poin penting di dalam UMK bukan hanya kenaikan sebesar 8,25%. Kelengkapan administrasi pengajuan dari kabupaten/kota juga harus diperlihatkan kepada para peserta sidang. Hal itu untuk mengetahui bahwa rekomendasi bupati/wali kota tersebut betul-betul merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan kabupaten/kota.

”Kami bahas lagi untuk diajukan ke gubernur untuk ditetapkan UMK-nya. Paling, malam Selasa 21 November 2016 ditetapkannya karena tanggal 21 ini merupakan hari terakhir penetapan UMK,” katanya.

Ia mengaku telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi adanya kabupaten/kota terlambat menyerahkan rekomendasi UMK. Yang jelas, daerah yang terlambat akan ditinggalkan.

”Kan tidak mungkin menunggu yang tidak siap, sedangkan banyak yang sudah menyiapkan. Sejak tanggal 10 November, sudah banyak yang menyerahkan rekomendasi UMK kepada kami. Saat ini, kami dalam posisi menunggu kabupaten/kota sampai batas akhir,” ucapnya.

Ferry mengatakan, penetapan UMK pada 21 November 2016 dimaksudkan untuk memberikan cukup waktu kepada perusahaan dalam merencanakan keuangan 2017. ”Tidak mungkin mepet Desember,” ucapnya.

  UMK 2016 Prediksi UMK 2017
Kota Banjar Rp 1.327.965 Rp 1.437.522
Kab. Cianjur Rp 1.837.520 Rp 1.989.115
Kab. Cirebon Rp 1.592.220 Rp 1.723.578
Kota Cirebon Rp 1.608.945 Rp 1.741.682
Kota Sukabumi Rp 1.834.175 Rp 1.985.494
Kota Tasikmalaya Rp 1.641.280 Rp 1.776.685
Kab. Bekasi Rp 3.261.375 Rp 3.530.438
Kab. Kuningan Rp 1.364.760 Rp 1.477.352
Kab. Garut Rp 1.421.625 Rp 1.538.909
Kab. Majalengka Rp 1.409.360 Rp 1.525.632
Kota Bandung Rp 2.626.940 Rp 2.843.662
Kab. Bogor Rp 2.960.325 Rp 3.204.551
Kab. Tasikmalaya Rp 1.632.360 Rp 1.767.029
Kab. Ciamis Rp 1.363.319 Rp 1.475.792
Kab. Pangandaran Rp 1.324.620 Rp 1.433.901
Kab. Indramayu Rp 1.665.810 Rp 1.803.239
Kab. Bandung Rp 2.275.715 Rp 2.463.461
Kab. Bandung Barat Rp 2.280.175 Rp 2.468.289
Kab. Sumedang Rp 2.275.715 Rp 2.463.461
Kota Cimahi Rp 2.275.715 Rp 2.463.461
Kota Depok Rp 3.046.180 Rp 3.297.489
Kota Bogor Rp 3.022.765 Rp 3.272.143
Kab. Sukabumi Rp 2.195.435 Rp 2.376.558
Kota Bekasi Rp 3.327.160 Rp 3.601.650
Kab. Karawang Rp 3.330.505 Rp 3.605.271
Kab. Purwakarta Rp 2.927.990 Rp 3.169.549
Kab. Subang Rp 2.149.720 Rp 2.327.071

 

Akan dikembalikan
Ferry menegaskan, pemprov meminta semua daerah untuk mematuhi aturan terkait dengan penentuan UMK 2017. Jika tidak memenuhi aturan, pemprov tidak akan segan untuk mengembalikan rekomendasi, bahkan tidak akan menetapkan UMK untuk kota/kabupaten tersebut.

Menurut dia, penetapan UMK berpijak pada lima peraturan, yakni UU No 13/2003, PP No 78/2015, Permenakertrans No 7/2013, dan Surat Edaran Mendagri tanggal 17 Oktober 2016 terkait dengan penetapan UMP dan UMK yang mendukung pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi IV sebagai program strategis nasional,  dan Surat Edaran Menaker tanggal 17 Oktober 2016 tentang besaran angka inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi yang total berjumlah 8,25%.

“Kami berharap, semua menginterpretasikan peraturan perundang-undangan ini dengan ’tafsir yang sama’ dan menjalankannya secara konsisten,” ujarnya.

Menurut dia, apabila Disnakertrans Jabar mengembalikan atau meminta revisi atas usulan UMK dari kabupaten/kota karena belum mematuhi lima peraturan tadi, itu lantaran rasa sayang. Disnakertrans tak menghendaki gubernur Jabar mengeluarkan surat teguran. “Kami meyakini, dinas di kabupaten/kota pun memiliki tanggung jawab, berkomitmen, dan konsisten melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Ferry pun menuturkan, konsistensi untuk menjalankan PP No 78/2015 juga termasuk di dalamnya adalah penegasan gubernur Jabar untuk tidak lagi menetapkan upah padat karya. Apalagi jika hal itu lantaran berbagai unjuk rasa dari serikat pekerja/buruh. Kesenjangan upah akan semakin jauh jika upah padat karya ditetapkan.

“Mohon diperiksa Inpres RI No 9/2013 diktum kedua butir 1.a.3) yang menyatakan untuk daerah yang upah minimumnya masih berada di bawah nilai KHL, kenaikan upah minimum dibedakan antara industri padat karya tertentu dengan industri lainnya. Pertanyaannya, daerah mana di Jabar yang masih di bawah KHL?” katanya.