Gubernur Serahkan Usulan SOTK Baru, Sejumlah Dinas Dilebur
Di Posting Oleh : HUMAS BAPPEDA JABAR, Tanggal : 01 Sep 2016 15:35 , Dilihat Sebanyak : 75 Kali

BANDUNG,(PR).-Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menyerahkan pembahasan penyesuaian SOTK (struktur organisasi tata kerja) kepada DPRD Jabar melaui draft raperda yang diparipurnakan lewat sidang DPRD di Gedung Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (31/8/2016). Gubernur Ahmad Heryawan secara resmi menyampaikan raperda tersebut.

Dalam ajuan perubahan SOTK tersebut, Pemprov Jabar mengajukan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru yakni 27 dinas, delapan badan, ditambah Sekda, Sekretaris DPRD, dan Inspektorat Daerah.

Menurut Heryawan, perubahan SOTK yang diajukan tersebut lebih efisien. Di antaranya, perampingan Asisten Daerah yang asalnya empat jadi tiga, jumlah staf ahli dari lima jadi tiga, dan biro yang mulanya 12 menjadi sembilan. Selain itu, ada dinas-dinas yang digabung menjadi satu.

“Diantaranya, Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan yang akan dilebur menjadi satu dinas. Dua dinas ini sangat cocok digabungkan untuk saat ini karena menyesuaikan dengan misi Pemprov Jabar dalam mengelola sumber ketahanan pangan yang tak lagi berbasis pada karbohidrat,” kata dia kepada wartawan usai sidang.

Selain itu, kata Heryawan, ada pula pemecahan OPD karena dianggap memiliki wilayah kerja yang berbeda. Dengan pemisahan tersebut kinerjanya akan lebih maksimal. Di antaranya,
Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) dipecah menjadi dua, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).

“Ada Bapusipda jadi Dinas Perpustakaan dan Dinas Arsip karena dua-duanya nggak nyambung. Dinas ini kecil tipe B,” katanya.

Heryawan berharap dengan perubahan SOTK yang baru dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah. Susunan baru yang diajukan rencananya akan mulai berlaku pada awal tahun 2017 mendatang.

Di satu sisi, dia tidak memungkiri perubahan SOTK ini akan berdampak pada penempatan pejabat di SOTK baru. Sebab, selain mengubah posisi eselon II, ada eselon III, dan eselon IV yang juga akan terkena dampak. Namun dia akan mencari solusi terbaik.

“Tentunya (pejabat nonjob) akan difungsikan dengan baik. Ini bukan kehendak kami, ini merupakan kehendak undang-undang. Aturannya penyesuaian SOTK itu harus secapatnya dilaksanakan. Provinsi lain kan sudah dari dulu, kita baru sekarang,” kata Heryawan.