Forum Pembangunan Daerah (FPD) 2019 “Pembangunan Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan di Jawa Barat”
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 30 Jul 2019 12:36 , Dilihat Sebanyak : 70 Kali

BANDUNG, BAPPEDA JABAR – The SMERU Research Institute bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengadakan Forum Pembangunan Daerah (FPD)  2019 bertajuk “Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan Di Jawa Barat” di Ruang Soehoed Warnaen Lantai 3, Kantor Bappeda Jabar, Jl. Ir.H. Juanda No.287, Kota Bandung, Selasa (30/07/2019).

Forum ini bertujuan memfasilitasi dialog kebijakan antar pemangku kepentingan guna mendapatkan berbagai opsi kebijakan penanggulangan kemiskinan agar pembangunan yang dilakukan di Jawa Barat lebih inklusif.

Dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang dirilis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pada 2017,Jawa Barat memperoleh nilai indeks 5,93 dan menempati peringkat ke-12 dari 34 provinsi di Indonesia. Walaupun nilai indeks provinsi ini berada di atas rata-rata nasional, Jawa Barat masih memiliki pekerjaan rumah.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, Sepanjang 2011-2017 IPEI Jawa Barat memang membaik dimana pilar pertumbuhan ekonomi berkontribusi paling besar didalamnya.

Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk membuat sebuah daerah menjadi inklusif Jawa Barat masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama pada pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan. Pada kesempatan yang sama FPD juga membahas perbedaan karakteristik kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat.

Peneliti senior The SMERU Research Institute Athia Yumna menyampaikan bahwa karakteristik kemiskinan perkotaan di Jawa Barat berkaitan dengan isu urbanisasi semu. Urbanisasi semu merupakan sebuah fenomena yang menggambarkan ketidakmampuan para urban dalam mengakses penghidupan yang layak.

Ini menyebabkan mereka yang bermigrasi ke wilayah perkotaan dengan kemampuan terbatas atau modal nekad akhirnya bekerja di sektor informal berskala kecil dan menempati bagian perkotaan yang menjadi kantong kantong permukiman kumuh. Migrasi yang dilakukan penduduk dari desa pun cenderung melompat artinya tidak lagi kewilayah perkotaan terdekatnya tetapi langsung ke kota-kota besar, jelas Athia.

Sementara itu, kemiskinan di wilayah perdesaan berkaitan erat dengan kesempatan kerja yang terbatas. “Dibandingkan perkotaan, peluang usaha di pedesaan jauh lebih terbatas dan masih mengandalkan sektor ekonomi primer seperti pertanian dan perikanan. Penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memilih meninggalkan desanya dan mencari pekerjaan di kota sebab imbal hasil yang diperoleh dari usaha di perdesaan relatif rendah,” terang Ulfah Alifia, peneliti The SMERU Research Institute.

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bahwa pemerintah daerahnya telah menyiapkan berbagai agenda prioritas untuk menanggulangi kemiskinan. Selain pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas kami di Jawa Barat.

“Kami telah siapkan program-program juara bahkan hingga tingkat desa, seperti One Village One Company (VOC), kelas pintar untuk semua, posyandu juara, serta Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah atau Golekmah untuk rumah, sembako, kesehatan dan pendidikan,” terangnya

Gubernur berharap apa yang telah direncanakan oleh provinsi mendapat dukungan dari kabupaten/kota hingga desa. Dukungan ini diharapkan tidak hanya berasal dari pihak pemerintah, tetapi juga dari lembaga-lembaga non-pemerintah, seperti lembaga riset, perguruan tinggi dan pihak swasta. Pihak pemerintah dan non-pemerintah perlu berkolaborasi agar pembangunan ekonomi di Jawa Barat lebih inklusif.