Deddy Tekankan Pemerataan Program Pengentasan Kemiskinan
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 31 Aug 2017 16:09 , Dilihat Sebanyak : 152 Kali

Bogor, Bappeda Jabar.- Hingga tahun 2016, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 8.77 persen. Jumlah ini mengalami penurunan 0.7 persen dari tahun sebelumnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar dalam rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) wilayah I yang berlangsung di Bogor mengingatkan, perlunya penguatan kelembagaan dalam pencapaian program pengurangan angka kemiskinan.

“Angka kemiskinan di Jawa Barat terus menurun dari tahun ke tahun. Meski begitu, penurunan tersebut belum sesuai dengan target Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni sebesar 1 persen per tahun,” ucapnya, Rabu (30/8/17)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan optimalisasi penurunan angka kemiskinan 1 persen per tahun. Dengan melakukan penguatan kapasitas kelembagaan serta membangun sistem yang terintegarsi.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki data by name by address yang terkelola di Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah. Dengan adanya pengelolaan data tersebut, angka kemiskinan tidak lagi ada yang fiktif, tetapi terukur dan menyentuh langsung ke masyarakat.

Dari data yang dihasilkan sebelumnya, pemberian bantuan pada keluarga miskin tidak merata. Masih ada keluarga miskin yang belum satu pun tersentuh oleh program pengentasan kemiskinan.

Menurut Deddy, hal tersebut menunjukkan pemerintah belum serius mengurus rakyat miskin. Sebagaimana tujuan pembangunan yang sesungguhnya yakni untuk masyarakat tidak mampu.

“Dengan adanya data yang lengkap, tidak ada lagi alasan sebuah desa atau daerah masih ditemukan keluarga miskin yang belum tersentuh program pemerintah,” ujarnya.

Program kemiskinan juga perlu memperhatikan penyandang disabilitas dan lansia miskin. Karena dari total 4,17 juta warga miskin di Jawa Barat, 1 juta di antaranya merupakan lansia dan penyandang disabilitas miskin.

“Mereka sudah seharusnya mendapatkan bantuan langsung bukan sekedar stimulus semata. Bisa jadi negara kita tidak maju-maju karena tidak mempedulikan para lansia dan disabilitas ini,” pungkasnya.