Bappenas Dorong Infrastruktur Jawa Bagian Selatan
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 16 Mar 2017 15:17 , Dilihat Sebanyak : 122 Kali

Jakarta.- Pemerintah siap untuk meningkatkan pembangunan insfrastruktur di wilayah Jawa bagian selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan dan ketimpangan wilayah antara Jawa bagian utara dan Jawa bagian selatan.

Menteri PPN/Kepala Bappeda Bambang PS Brojonegoro mengatakan, pemerintah ingin meningkatkan konektivitas Jawa bagian selatan. Ini menyusul pembangunan rel kereta api bagian utara yang sudah double track. Karena itu, pemerintah sekarang fokus membangun infrastruktur wilayah Jawa bagian selatan. “Proyeksi capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1% membutuhkan kontribusi pembangunan wilayah per pulau. Pulau Jawa diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,23%,” tutur Bambang dalam siaran persnya kemarin.

Menurut Bambang, pertumbuhan nasional membutuhkan kotribusi pemabangunan wilayah per pulau.  Pulau Sumatera diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,97%, Pulau Jawa diharapkan tumbuh sebesar 6,23%, Pulau Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,04%, Pulau Kalimantan diharapkan dapat tumbuh sebesar 4,237%, Pulau Sulawesi diharapkan tumbuh sebesar 7,35% Kepulauan Maluku diharapkan tumbuh sebesar6,18% serta Pulau Papua diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,87% Untuk Provinsi DI Yogyakarta, diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,02% dengan menjaga momentum petumbuhan keempat sector.

“Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY perlu didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor kontruksi, serta sektor jasa pendidikan dengan kontribusi total sebesar 51,84%,” papar Bambang.

Dia menuturkan, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 akan tetap sama seperti 2017. Hanya, untuk pemanfaatan DAK 2018 pemerintah berharap agar semua daerah fokus pada tiga hal, yaitu masalah sanitasi, air bersih, juga peningkatan pendidikan vokasi.

Saat ini pemerintah intensfif meningkatkan pendidikan vokasi karena secara nasional pemerintah melihat pendidikan vokasi masih kurang. “Padahal banyak sekali kebutuhan tenaga kerja terampil yang seharusnya disiapkan melalui pendidikan vokasi,” tutur Bambang.

Menurut dia, pemerintah baik pusat maupun daerah, dapat melaksanakan dua langkah untuk mewujudkan pertumbuhan. Pertama, pemerintah lakukan investasi secara selektif pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta.  Misalnya sektor infrastruktur untuk transportasi dan logistic. Investasi juga harus mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan, seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata. (Hafid Fuad)