Bappeda Jabar dan Kemenko Gelar Workshop Skema Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 05 Apr 2019 14:44 , Dilihat Sebanyak : 36 Kali

BANDUNG, BAPPEDA JABAR – Bappeda Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil, Kemenko Bidang Perekonomian menggelar Workshop Skema Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jumat (05/04).

Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa. Dalam sambutannya, Sekda Jabar menekankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuham ekonomi harus bisa menekan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan gini rasio.

“Mengingat banyaknya proyek strategis yang dijadikan oleh Pemprov Jabar, saat ini Pemprov memanfaatkan pendanaan alternatif melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” kata Iwa.

Dalam paparannya Sekda Jabar Iwa Karniwa menyebutkan proyek infrastruktur di Provinsi Jawa Barat yang berpotensi dapat dibiayai dengan alternatif pembiayaan diluar APBD diantaranya:
1.Pengembangan Monorel Bandung Raya
2.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatigede
3.Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah

Sementara itu, dalam laporan pertanggungjawabannya Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil, Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan, workshop ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai langkah nyata yang bisa dilakukan dalam peningkatan akses infrastruktur daerah di Jawa Barat.

Workshop Skema Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat ini dibagi menjadi 2 (dua) sesi. Sesi pertama workshop ini mendiskusikan instrumen dan regulasi untuk pembiayaam infrastruktur daerah. Diskusi ini ditujukan untuk meningkatan pemahaman pemerintah daerah atas sumber-sumber pembiayaan non APBD. Sesi kedua dilakukan penilaian dan penentuan proyek pembangunan infrastruktur daerah di Jawa Barat yang akan dibiayai non APBD.

Terdapat 3 (tiga) narasumber diantaranya Kasubdit Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jamiat Aries Calfat, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso, Direktur Penyiapan Proyek dan Jasa Konsultasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Darwin Trisna Djajawinata.