Aher : Gubernur Garda Terdepan Mempertahankan NKRI
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 22 Feb 2018 08:11 , Dilihat Sebanyak : 89 Kali

BANDUNG, INILAH KORAN — Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyebut para gubernur adalah garda terdepan mempertahankan dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Hal tersebut disampaikan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, di Trans Hotel Bandung, Rabu (21/2/2018).

“Pada hari ini tinggal menandatangi kesepahaman khususnya bidang ekonomi dan perdagangan, karena saat kita menggali potensi itu di masing-masing provinsi,” kata Gubernur yang akrab disapa Aher.

Aher menyebutkan, Rakerna APPSI ini menjadi momen yang sangat baik bagi setiap provinsi untuk kembali memperkenalkan potensi perekonomian dan perdagangannya ke provinsi lainnya.

“Ini kerjasama antar provinsi, dengan ini Insyaallah yang boleh jadi saat ini belum mengetahui (potensi) di provinsi masing-masing,” katanya.

Padahal kata Aher, saat ini masing-masing provinsi sering kali saling memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan di daerah lainnya. Maka, dengan silang pendapat terkait masing-masing provinsi dapat meningkatkan kerjasama perekonomian dan perdagangan.

“Tapi saat diungkap dan diperdagangkan diantara kita, akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangsa kita dan menjadi kekuatan nasional,” katanya.

Sementara itu, Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo menyebut acara Rakernas ini menjadi perekat konektivitas antar provinsi terkait kesempatan kerjasama perekonomian dan perdagangan yang mungkin bisa dilakukan antar provinsi.

Ia menyebut, dengan mengoptimalkan forum kepala daerah tingkat privinsi ini, akan sangat mungkin dibicarakan terkait pemenuhan-pemenuhan kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh masing-masing provinsi. Maka saat konektivitas optimal, akan menjadi sangat mungkin Indonesia tidak lagi harus impor barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan.

“Karena kita tidak tahu, ternyata di daerah ini kaya jagung, daerah ini kaya beras, saat koneksi baik, maka bisa saling memenuhi, tapu dengan acara ini, semoga tidak harus impor,” katanya.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut, dirinya tidak ingin banyak memberikan sambutan, karena hal tersebut akan dilakukan oleh Presiden yang rencananya akan hadir pada Kamis (22/2/2018) di lokasi acara.

“Saya minta yang diminta diinginkan presiden untuk tata kelola untuk mempercepat reformasi birokrasi, investasi dan penyerapan anggaran, juga penyelesaian masalah yang ada di daerah dibicarakan disini,” pungkasnya.(Dea)