11 Kebijakan Pembangunan Jabar Tahun 2018
Di Posting Oleh : bappeda jabar humas, Tanggal : 17 Apr 2017 09:57 , Dilihat Sebanyak : 130 Kali
Dokumentasi Humas Jabar

Bandung, Bappeda Jabar.- Mengusung tema “Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat.” Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2017.

Musrenbang merupakan tahapan akhir perencanaan pembangunan Jawa Barat Tahun 2017 untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

“RKPD Tahun 2018 menjadi tahapan pembangunan terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Pada akhir tahun pelaksanaan periode ini, kita selaku pemangku pembangunan Jawa Barat perlu menyelesaikan amanat yang tertuang dalam RPJMD,” ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat memberikan sambutan di Hotel Intercontinental Bandung, Kamis (13/4/17)

Rangkaian tahapan perencanaan pembangunan diawali dengan dialog secara pertisipan, politik, teknokratik, bottom up dan top down dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan Jawa Barat.

Dialog tersebut secara berjenjang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Setelah itu, tahapannya dilanjutkan dengan dialog interaktif  melalui virtual teleconference antara provinsi dan kabupaten/kota yang diakhiri dengan penyelenggaraan acara puncak Musrenbang Provinsi Tahun 2017.

Berikut ialah Kebijakan Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018:

  1. Akses dan kualitas pendidikan serta agama
  2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan
  3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar, pemukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan pedesaan
  4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata
  5. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air/
  6. Peningkatan kapasitas koperasi/ usaha kecil dan daya saing industri/
  7. Politik hukum dan tata kelola pemerintahan/
  8. Pengelolaan sumber daya alam/ lingkungan hidup dan penanggulangan bencana/
  9. Penanggulangan kemiskinan
  10. Peningkatan penataan ruang daerah
  11. Peningktan kualitas kependudukan